Sekelumit Ekonomi Sulampua dan Prediksi 2014

 

Bank Indonesia (BI) merilis bahwa kondisi ekonomi wilayah Sulampua (Sulawesi Ambon, Papua dan Papua Barat) tahun 2013. Serta prospeknya pada tahun mendatang terutama perannya dalam mengelola stabilitas ekonomi serta mendorong transformasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dimana perekonomian Sulampua terus menunjukkan perkembangan yang semakin baik dan dinamis. Perlambatan ekonomi global yang diikuti perlambatan ekonomi Indonesia, terbukti kurang berdampak kepada kondisi ekonomi Sulampua.

Menurut saya bahwa tidak berdampaknya krisis global dapat dilihat dari ketahanan sisi ekspor serta konsumsi domestik yang masih kuat. Dimana ekonomi Sulampua pada tahun 2013 masih tumbuh moderat, yaitu kisaran 8,0 persen-8,4 persen (YoY) atau relatif sama dengan tahun 2012 yakni 8,1 persen (YOY). Kondisi demikian disebabkan dukungan dari pemerintah yang terus melakukan akselarasi semua sektor utamanya sektor pertanian yang menjadi kekuatan utama ekonomi Sulampua.

Ditambah lagi kondisi neraca transaksi perdagangan Sulampua hingga periode Oktober 2013 masih mencatat nilai surplus sebesar USD 4.128,70 juta dan akan berlanjut di tahun ini. Kegiatan ekspor yang didominasi produksi Sumber Daya Alam (SDA) termasuk pertanian dan pertambangan masih dapat mengimbangi tekanan dari sisi impor. Daya tahan ekonomi Sulampua sangat kuat didorong sektor infrastruktur serta potensi perekonomian lainnya yang memperkuat posisi Sulampua sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia.

Prakiraan pertumbuhan ekonomi Sulampua 2013 tersebut, dilihat dari masing-masing provinsi pembentukannya, adalah disumbangkan oleh Sulawesi Selatan 35,7 persen. Papua 12,8 persen, Sulawesi Tengah 12,7 persen, Sulawesi Utara 12,1 persen, Sulawesi Tenggara 8,3 persen. Lalu Papua Barat 8,2 persen, Sulawesi Barat 3,4 persen, Maluku 2,8 persen, Gorontalo 2,0 persen, dan Maluku 2,0 persen.

Sulsel sebagai kontributor utama Sulampua, telah berhasil mempertahankan momentum keberhasilan yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir, didukung dengan potensi ekonomi daerah yang sangat besar. Dengan berbagai langkah-langkah yang telah dicanangkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, BI berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tinggi yaitu sekitar 7,0-8,0 persen dicapai di akhir 2013.

Faktor resiko ke depan yang menurut hemat saya perlu diperhitungkan akan mempengaruhi kinerja perekonomian Sulampua adalah dampak dari diberlakukannya Undang-Undang Minerba No 4 Tahun 2009. Dimana terdapat larangan ekspor bahan mentah mulia 12 Januari 2014. Menurut saya, beberapa perusahaan tambang dan instansi terkait, kebijakan tersebut akan berdampak terutama pada perusahaan tambang menengah ke bawah.

Menurut saya kebijakan pemerintah tersebut bertujuan baik yaitu meningkatkan nilai tambah ekspor produk tambang. Pemerintah mendorong perusahaan tambang untuk membangun instalasi pemurnian (smelter) untuk menghasilkan produk tambang olahan.

Dari catatan yang ada, saat ini perusahaan-perusahaan pertambangan telah megalokasikan Rp36 triliun untuk pembangunan smelter yang kira-kira akan dapat mengolah setara 2,7 juta ton bijih nikel.

Pembangunan smelter ini pada umumnya terkendala oleh pasokan energi. Beberapa langkah maju telah dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk bekerja sama dengan PLN, yang diikuti peningkatan kapasitas oleh PLN sebesar 134 MW.

Sejalan dengan hal tersebut, saya mengapresiasi terlaksananya Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan badan kerja sama peningkatan nilai tambah mineral dan logam, yang membatasi ekspor bahan mentah, antara provinsi Sulsel, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua Barat. Komitmen yang baik untuk ekspor, sehingga nilai tambah neraca perdagangan dapat lebih meningkat dan membantu memperbaiki postur neraca transaksi berjalan Indonesia.

Peran Sulampua dalam perekonomian Nasional, secara perlahan terus menunjukkan peningkatan, pada triwulan III-2013 kontribusi ekonomi Sulampua mencapai 6,62 persen meningkat dibandingkan akhir 2012 (6,44 persen. Berbagai potensi yang Sulampua miliki menjadi modal awal untuk terus bergerak maju. Potensi Sulampua harus kita pupuk dan kembangkan pada 2013 diperkirakan menembus USD 4.000.

Hasil simulasi sederhana yang dilakukan, apabila Sulampuan dan Sulsel mampu mempertahankan angka pertumbuhannya sekitar 8 persen. Sementara nasional bertumbuh sekitar 6 persen, maka baru dalam 30 tahun ke depan, angka pendapatan per kapita nasional.

Sulampua kaya akan potensi sumber daya pertanian termasuk perikanan, perkebunan dan pertambangan. Produksi SDA yang meningkat pada tahun 2013 juga menaikkan daya beli masyarakat pada umumnya. Persentase penduduk Sulampua sebesar 9,4 persen dari nasional, namun menempati 35,8 persen dari luas Indonesia, menjadikan produksi pertanian Sulampua menjadi penopang daerah lain termasuk Jawa. Pada tahun 2013, Sulampua masih surplus pangan pada komoditi beras, sapi, ikan dan lainnya. Produksi pangan tersebut juga sebagai buffer stock daerah lain, melalui mekanisme perdagangan antar daerah, maupun beras Bulog antar provinsi.

Sebab itu ke depan, wajarlah memprogramkan yang disebut klaster. Dari Makassar hingga ujung timur di Marauke, BI telah mengembangkan antara lain klaster cabai, sapi, kakao, padi, sulaman karawo, pengolahan limbah rumah tangga, rumput laut, ayam petelur hingga kalster bandeng.

Dengan demikian produksi pangan yang mencukupi, akan lebih menjamin kestabilan harga. Hal ini terbukti, pada tahun 2014, inflasi Sulampua akan berada di bawah 8 persen, terajaga di bawah level inflasi nasional yang akan berada tipis mendekati 9 persen. Sebaran antar provinsi juga menunjukkan hubungan yang netral antara pertumbuhan dengan inflasi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulampua, relatif tidak diiringi dengan peningkatan inflasi. Langkah yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua yang berhasil mensinergikan antara aksi menekan inflasi dengan upaya peningkatan produksi sektor-sektor utama daerah.

Kinerja Perbankan

Perkembangan kinerja perbankan Sulampua masih relatif aman dan terkendali. Menyadari potensi Sulampua yang menjanjikan, perbankan telah membuka setidaknya 15 kantor cabang baru bank umum menjadi 422 kantor cabang, dan 7 kantor baru BPR menjadi 171 BPR. Sehingga dengan perkembangan tersebut, aset perbankan Sulampua meningkat 15,26 persen (YOY) menjadi Rp236,19 triliun hingga Oktober 2013.

Perkembangan kegiatan intermediasi perbankan juga berkembang dengan sangat baik. Realisasi kredit mencapai Rp170,24 triliun atau tumbuh 20,72 persen, dimana 49,04 persen di antaranya berupa kredit produktif dan 33,32 persen merupakan kredit UMKM.

Namun,  simpanan masyarakat yang menopang penyaluran kredit tersebut, tumbuh lebih kecil dari penyalurannya tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun hanya tumbuh 11,88 persen menjadi Rp155,53 triliun hingga Oktober 2013. Struktur DPK juga berupa dana jangka pendek, yaitu berasal dari tabungan yang pangsanya mencapai 52,03 persen.

Dengan perkembangan tersebut, Sulampua masih menjadi daerah lending (penyalur dana) dengan persentase Loan to Deposit Ratio (LDR) selalu di atas 100 persen (Posisi Oktober 2013 sebesar 122,29 persen).

Tentunya perkembangan LDR tersebut merupakan indikasi yang baik dalam hal intermediasi perbankan, namun tetap harus memperhatikan daya dukung di daerah, dalam hal ini simpanan masyarakat. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia telah mengupayakan peningkatan simpanan masyarakat antara lain melalui Gerakan Indonesia Menabung (GIM) yang digemakan kembali pada tanggal 16 November 2013.

Di Sulsel sendiri, kegiatan GIM diikuti 2.000 lebih pelajar se-Sulsel. Berbekal dari semangat gerakan menabung tersebut, perbankan dan Dinas Pendidikan mentargetkan terciptanya 1 juta penabung baru di kalangan siswa, sampai dengan akhir 2018 mendatang. Saya kira langkah yang dilakukan BI tersebut patut untuk diapresiasi. Hanya saja, dalam keberlanjutan perlu pengawasan agar program tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat menyuruh anaknya menabung. Begitupula, BI juga harus meyakinkan agar dari program tersebut ada manfaat yang harus diperoleh pelajar.

Seperti diketahui bahwa awal tahun UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pada tanggal 31 Desember 2013, bersamaan dengan pembukaan 35 kantor OJK di seluruh Indonesia, maka di Sulampua juga akan dibuka 1 kantor OJK regional OJK yang berlokasi di Makassar dan 5 kantor cabang OJK masing-masing berlokasi di Kendari, Palu, Manado, Ambon, dan Jayapura. Selanjutnya, fungsi pengawasan bank di Sulampua akan beralih dari BI ke OJK mulai 1 Januari 2014.

Dalam tahap awal beroperasinya, OJK Kantor Regional 6 akan menempati gedung kantor Perwakilan BI wilayah I Lantai 4. Dari sisi sumber Daya Manusia (SDM) OJK, pengawas bank dan tenaga pendukung pengawasan bank, merupakan pegawai bank Indonesia dalam masa penugasan.

Selanjutnya sesuai dengan pasal 70 UU OJK, seluruh ketentuan sektor perbankan yang diterbitkan oleh BI berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran (SE BI) dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK Dir0 tetap berlaku, sepanjang ketentuan tersebut tidak diubah atau diganti serta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh OJK atau BI. Selanjutnya, keputusan BI mengenai perizinan perbankan yang ditetapkan BI mengenai perizinan perbankan yang ditetapkan BI berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum beralih fungsi pengawasan dari BI ke OJK dinyatakan tetap berlaku.

Terkait pengelolaan sistem pelaporan Bank, mekanisme penyampaian laporan bank yang dilakukan secara on line tetap dilakukan melalui sistem aplikasi pelaporan yang selama ini digunakan. Sedangkan, pelaporan bank secara offline langsung disampaikan kepada kantor OJK setempat.

Pasca pengalihan fungsi bank dari BI ke OJK 31 Desember 2013 Bank Indonesia tetap komit untuk terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan OJK dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam UU OJK dan Keputusan Bersama BI dan OJK yang telah ditandatangani pada 18 Oktober 2013.

Perkembangan sistem pembayaran non-tunai tumbuh pesat dan mendukung perekonomian Sulampua yang sangat dinamis. Hingga Oktober 2013, transaksi yang melalui BI-RTGS dan keliring masing-masing tercatat Rp467,36 dan Rp60,95 triliun atau mengalami peningkatan 7,10 persen dan 6,30 persen dibanding tahun 2012. Dan untuk lebih meningkatkan kinerja sistem pembayaran non tunai, Bank Indonesia khususnya KPw wilayah I Sulampua telah menerapkan klrng on line. sejak 7 November 2013, semua bank yang memiliki kantor cabang di Makassar sudah bisa mengirimkan laporannya dari bank masing-masing ke sistem kliring nasional BI, sehingga semakin memberikan kemudahan bagi perbankan.

Demikian pula perkembangan uang tunai, menunjukkan perputaran yang cepat, sesuai geliat aktivitas ekonomi Sulampua. Hingga November 2013 jumlah outflow (penarikan uang kertal) di masyarakat mencapai Rp34,9 triliun atau naik 5,03 persen dari tahn lalu, sementara inflow (penyetoran uang kertal) di masyarakat mencapai Rp53,34 triliun atau naik 20,33 persen dari tahun lalu.

Dalam rangka menjaga ketersediaan uang layak edar kepada masyarakat, Bank Indonesia berupaya menjaga tingkat kebutuhan masyarakat, terlebih pada hari raya keagamaan. Selain itu, Bank Indonesia melakukan kebijakan kas titipan yang bekerjasama dengan bank umum. Sedangkan dalam rangka sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah serta kegiatan penukaran uang kecil, dilakukan secara rutin tiap bulan.

Untuk menjaga kestabilan yang sudah dicapai, sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat, harus memperkuat komitmen dan sinergitas agar berbagai kendala, tantangan, dan pekerjaan rumah yang menghambat laju perekonomian dan pembangunan dapat diatasi. Dalam kaitan ini, saya menilai ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama.

Pertama, sudah saatnya Sulampua untuk bergeser atau melakukan transformasi dari natural based menjadi innovation based. Salah satu pilihan adalah mendorong hilirisasi produksi ekspor, selain dapat meningkatkan nilai tambah juga secara nasional akan membantu memperbaiki keseimbangan neraca perdagangan. Untuk menuju ke arah perbaikan tersebut, dibutuhkan konsistensi kebijakan larangan ekspor bahan mentah (termasuk di sektor pertambangan), terjaminnya ketersediaan pasokan energi listrik, pengoptimalan iklim usaha termasuk mengenai kemudahan memulai usaha, kepastian hukum, registrasihak miliki pribadi, penyelesaian insovency, dan enforcing contract seperti yang banyak disoroti oleh pelaku usaha.

Kedua, sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas. Angka partisipasi sekolah (APS) hingga tingkat SMA/SMK sederajat di Sulampua masih tergolong rendah. Saat ini baru dua provinsi yang telah melebihi rata-rata nasional yaitu Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Maluku Utara. Investasi pengembangan SDM merupakan investasi jangka panjang, dengan memperbaiki kapasitas produktif dari manusia, melalui langkah-langkah seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kerja.

Ketiga, tidak dapat dipungkiri, keberhasilan pembangunan yang diraih selama ini memunculkan ekses berupa melebarnya kesenjangan antara kaya dan miskin. Cerminan kesenjangan tersebut, nilai indeks gini nasional. Tercatat hanya tiga provinsi (Maluku, Sulbar, dan Maluku Utara) yang indeks gininya masih berada di bawah nasional. Ekonomi yang lebih inklusif menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama UMKM, menjadi pilihan yang perlu diperhitungkan.

Proyek Ekonomi 2014

Untuk proyeksi ekonomi Sulampua ke depan, diperkirakan akan membaik dan dalam kisaran 7,8 persen-8,8 persen. Sektor primer (Pertanian dan pertambangan) meskipun merupakan sektor yang volatile terhadap kondisi cuaca, geopoliti, kebijakan dan harga, tetap masih akan menjadi tulang punggung pertumbuhan.

Dari segi harga, baik nasional maupun Sulampua, diperkirakan inflasi pada 2014 akan kembali terkendali pada kisaran target 4,5 persen. Ini dipengaruhi oleh dampak positif dari berbagai kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Inflasi dari bahan makanan dan inflasi administered price diproyeksikan kembali stabil, ditopang harapan membaiknya pasokan dan distribusi pangan, dengan asumsi tidak ada kebijakan kenaikan harga barang/jasa yang bersifat strategis. Inflasi inti diperkirakan tetap terkendali karena terjaganya keterseidaan pasoan, nilai tukar rupiah yang kembali stabil, serta ekspektasi inflasi yang terjaga. Selain itu, UMP 2014 yang telah diputuskan, menurut hemat perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas, sehingga tidak mengurangi daya saing Sulampua.

Pertumbuhan ekonomi Sulampua dalam lima tahun terakhir, selalu di atas angka pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, saya optimis lima tahun ke depan angka pertumbuhan moderat Sulampua, diperkirakan bakal melampaui 9,0 persen di 2018 dengan asumsi berbagai perekonomian nasional berjalan sesuai harapan dan gejolak ekonomi global relatif minimal. Namun tingkat pertumbuhan  tersebut perlu upaya di sisi sektoral yang lebih berkesinambungan dalam hal peningkatan produksi dan nilai tambah komoditi sumber daya alam.

Dukungan leadership dari pimpinan daerah juga sangat strategis, terutama untuk terus menjaga iklim investasi yang kondusif, dan sinergi antara regional, nasional, dan global. Namun, ada hal yang harus diperhatikan ke depan yakni Pemilihan Umum (Pemilu) April 2014 mendatang. Saat pemilu pemerintah perlu mengantisipasi dengan cara melakukan akselarasi sektor ekonomi. Pemberian intensif kepada pengusaha merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan.

Mudah-mudahan pemilu tidak mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi. (***)